FIKOM UIR

FIKOM UIR
FIKOM in GlobalTV Production

Jumat, 13 Desember 2013

Program Maksiat dari Pemerintah

Isu tentang Pekan Kondom Nasional sedang panas dibicarakan di Indonesia. Di jejaring sosial, portal berita, hingga obrolan ringan di kedai kopi. Program ini dimaksudkan untuk menekan penyebaran HIV/AIDS melalui jalur seks bebas. Tapi apakah memang ini cara untuk memperkecil angka penyebaran HIV/AIDS? Sepertinya tidak.
Larangan seks bebas tidak dimulai dari beberapa puluh tahun belakangan, atau sejak beredarnya virus HIV. Namun larangan seks bebas sudah ada sejak ribuan tahun lalu melalui agama apapun. Tidak ada agama yang tidak melarak seks bebas. Semua agama menghalalkan seks untuk pasangan yang sudah menikah. Bukan untuk pasangan yang belum menikah dan kemudian bergonta-ganti pasangan.
Seks sebelum menikah ini bukan tanpa dasar yang kuat. Seks pada manusia adalah nafsu yang tidak bisa ditahan. Akibat kecanduan dari perilaku ini jauh lebih kuat dibanding kecanduan minuma beralkohol atau obat-obat terlarang. Keinginan untuk berhubunganpun lebih kuat. Tidak hanya pada pria, wanitapun memiliki nafsu yang sama kuatnya dengan pria. Rasanya keinginan untuk berhubungan intim itu memang sudah menjadi naluri dasar manusia. Itulah alasan kenapa Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Tujuan utamanya memang agar manusia terus berkembang biak dan tidak punah. Namun proses dan “perkembang biakan” manusia ini yang kadang membuat masalah panjang. Mulai dari masalah sosial, ekonomi, hingga kesehatan.
Sekarang, pemerintah menempuh jalur yang menurut yang lebih banyak ruginya daripada untung. Pembagian kondom gratis. Secara tidak langsung telah menghalalkan seks bebas. Yang artinya, lebih memilih dosa ketimbang penyakit. Apakah para petinggi ini tidak memikirkan dosa akibat kebijakan yang diambil? Bukankah lebih baik jika anggaran yang dikeluarkan untuk program maksiat masal ini dialihkan untuk program yang lebih baik?
Pengalihan dana untuk seragam Polwan berjilbab contohnya. Memang, ada perbedaan bidang yang jauh disini. Dua instansi ini pun tentu memiliki cadangan dana yang berbeda. Namun jika pejabat tertinggi di pemerintah memiliki pikiran seperti ini, rasanya akan lebih bermanfaat. Karena uang kas negara tidak akan jatuh pada program yang salah. Apa jadinya jika seks bebas yang disponsori pemerintah sudah membudaya di Indonesia?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar